Bantuan Sosial yang disalurkan pemerintah sampai saat ini sebagian masih salah sasaran,  karena bantuan yang seharusnya diberikan kepada orang yang tidak mampu seperti miskin, cacad yang betul-betul tidak dapat bekerja namun masih banyak orang yang masih mampu bekerja malah mendapat bantuan sosial.

Demikian dikatakan Ketua Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR  Sumaryati Aryoso, seusai rapat dengar pendapat umum dengan para pakar ekonomi di ruang rapat BAKN lantai 3 gedung Nusantara III Pansus A Jakarta, Kamis (28/3) sore.

Ketua BAKN Sumaryati Aryoso yang memimpin rapat tersebut menambahkan, mestinya bantuan sosial yang diberikan kepada masyarakat itu berupa lapangan kerja bukan berupa materi atau uang. “ Hendaknya orang yang masih sehat dan kuat bekerja, diberikan lapangan kerja, namun jika orang sudah tua dan sudah tidak bisa lagi bekerja sebaiknya diberikan berupa uang,” ungkapnya.

Ia mempertanyakan, seorang petani yang menikmati hasil pertaniannya kenapa mereka diberi bantuan beras, mustinya mereka diberi bantuan modal bibit atau pupuk. Berarti salah sasaran dalam pemberian bantuan sosial kepada masyarakat.

Sementara kondisi petani setelah penen mereka kesulitan menjual hasil panennya Bulog pun tidak mau membeli hasil panennya maka mereka kesulitan untuk menjual hasilnya. “ Mestinya hasil panen para petani tersebut di beli oleh Bulog bukan dibeli oleh tengkulak atau saudagar,” ujarnya.

Sumaryati menegaskan, petani kita tidak mendapat perlindungan dari pemerintah secara maksimal, kondisi ini berbeda dengan negara lain seperti di Amerika, Cina, dan Vietnam petaninya dilindungi dan diberi subsidi agar mereka dapat menjual produknya.

Semestinya para petani di Indonesia betul-betul dilindungi dan diberi subsidi seperti diberi pupuk, bibit unggul dan lahan yang cukup memadai. Kenyataannya, sampai saat ini para petani tidak mendapatkan bantuan seperti itu, bahkah subsidi pupuk yang seharusnya diberikan kepada petani, malah diselewengkan. (Spy), foto : wy/parle/hr.